Banjir dan Longsor Terjang Banyuwangi, LPPNU Soroti Kerusakan Lingkungan Akibat Ulah Manusia

SUARA BANYUWANGI – Rentetan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Banyuwangi pada Senin (2/11/2026) mendapat perhatian Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Banyuwangi. Organisasi ini menilai kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia menjadi salah satu faktor penting yang meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.

Hujan dengan intensitas tinggi dan durasi panjang memang menjadi pemicu langsung terjadinya banjir dan longsor. Namun, menurut LPPNU Banyuwangi, kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari persoalan kerusakan ekosistem, terutama akibat alih fungsi lahan dan hutan yang tidak terkendali.

Ketua LPPNU Banyuwangi, Mohamad Yusuf, mengatakan perilaku manusia yang merusak lingkungan memiliki andil besar terhadap meningkatnya kerentanan alam menghadapi bencana.

“Perilaku destruktif manusia lah yang punya andil besar mendorong kehidupan kita hari ini semakin dekat dengan bencana alam,” ungkap Mohamad Yusuf saat ditemui, Selasa (3/11/2026).

Ia mencontohkan peristiwa banjir bandang yang meluluhlantakkan kawasan sepanjang Sungai Badeng pada 2018 silam. Menurutnya, kejadian tersebut semestinya menjadi peringatan serius mengenai kondisi kawasan hulu, khususnya fungsi ekologis lahan dan hutan.

Yusuf juga menyoroti keresahan masyarakat yang tinggal di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Glondong. Setiap memasuki musim hujan, warga di kawasan tersebut dihantui kekhawatiran akan potensi banjir.

“Masyarakat di bantaran DAS Glondong hidup waswas saat memasuki musim hujan tanpa tahu apa sebab pasti banjir itu sendiri. Keseimbangan alam sedang terganggu,” ujarnya.

Kerusakan Hutan Tingkatkan Risiko Bencana

Sorotan terhadap kerusakan kawasan hulu sebelumnya juga disampaikan LPPNU Banyuwangi melalui Wakil Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Khoirul Hamdani, pada 15 Oktober lalu melalui Radar Banyuwangi.

Khoirul menjelaskan bahwa kerusakan kawasan hutan dapat mengurangi kemampuan lingkungan dalam menyerap dan menyimpan air hujan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.

Ia juga menyoroti dugaan kerusakan hutan alam sekunder serta belum optimalnya pemulihan vegetasi di kawasan hulu.

Menurutnya, upaya pemulihan tidak cukup hanya dengan melakukan penanaman pohon. Rehabilitasi harus diarahkan untuk mengembalikan fungsi ekologis hutan sebagai kawasan resapan air sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.

“Secara ilmiah, kerusakan hutan meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, ada pula persoalan sosial yang ditimbulkan,” kata Khoirul Hamdani.

LPPNU Desak Penghijauan dan Pengawasan Kawasan Hutan

Menyikapi kejadian banjir dan longsor yang kembali terjadi, LPPNU Banyuwangi menyerukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

LPPNU juga mendesak pihak-pihak terkait agar meningkatkan langkah mitigasi bencana, salah satunya melalui penghijauan kembali kawasan hutan yang mengalami kerusakan.

Selain rehabilitasi hutan, pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan dinilai perlu diperkuat. Langkah tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, organisasi lingkungan, serta seluruh pemangku kepentingan.

LPPNU menegaskan bahwa upaya menjaga lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Diperlukan kesadaran dan pengawasan bersama agar kerusakan ekosistem tidak semakin meluas dan risiko bencana dapat ditekan.

“Dibutuhkan upaya serta pengawasan secara kolektif,” pungkasnya.