Pemerintah Naikkan Kuota Rumah Subsidi dan Siapkan KUR Perumahan Rp130 Triliun

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mempercepat penyediaan rumah rakyat. Menteri Perumahan Rakyat, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa pemerintah terus mengupayakan terobosan untuk mengurangi backlog perumahan yang masih menyentuh angka 9,9 juta unit.

Maruarar menjelaskan, program 3 juta rumah untuk rakyat kini diperkuat melalui berbagai skema. “Memang ini kan program 3 juta rumah untuk rakyat, FLPP, Bantuan Stimulus Perumahan, BSPS, dan BPN DTP. Jadi memang ini sesuai dengan apa yang kita sampaikan, bahwa kan ada backlog 9,9 juta. Itu program yang kita kedepankan, rumah subsidi,” ucapnya, Jumat (15/8/2025).

Pemerintah telah menaikkan kuota rumah subsidi secara signifikan pada tahun ini. Dari semula 220.000 unit menjadi 350.000 unit. “Jadi makanya tahun ini sudah dinaikkan dari 220.000 jadi 350.000. Kan gitu kan ya? Jadi ini sejalan dengan apa yang kita jalankan. Dan saya sudah laporkan dalam rapat kabinet minggu lalu bersama Bapak Presiden,” jelas Maruarar.

Selain rumah subsidi, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga menjadi prioritas. Skema ini fokus pada perbaikan rumah tidak layak huni yang jumlahnya masih cukup tinggi. Menurut Maruarar, DPR dan pemerintah telah sepakat untuk memperluas program ini agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa menikmati hunian yang lebih layak.

Tidak hanya itu, pemerintah memperkenalkan skema baru berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Skema ini merupakan kali pertama dalam sejarah Indonesia. “Makanya pertama kali ada KUR Perumahan. Belum pernah ada di Indonesia, baru sekarang. Supply-nya bisa digunakan developer dan kontraktor, demand-nya bisa untuk kebutuhan masyarakat seperti homestay,” jelasnya.

Total dana yang disiapkan untuk KUR Perumahan mencapai Rp130 triliun. Jumlah tersebut setara dengan sekitar USD 8,39 miliar (kurs Rp15.500 per USD). Dana ini diputuskan dalam pertemuan yang digelar di Singapura sekitar tiga bulan lalu bersama Presiden Prabowo Subianto, Rosan Roeslani, dan sejumlah menteri ekonomi.

Aturan teknis terkait KUR Perumahan akan segera diterbitkan. “Nanti kita akan bikin konversi pers lengkap untuk menjelaskan aturan, syarat, bunga, dan tenor. Tunggu saja waktunya, mudah-mudahan bulan ini,” ungkap Maruarar.

Data per 13 Agustus 2025 menunjukkan capaian program sudah signifikan. Dari Januari hingga Agustus, sebanyak 42.600 unit rumah sedang dalam proses pembangunan, sementara 153.700 unit sudah terealisasi dan akad. Total capaian mencapai lebih dari 196 ribu unit.

Maruarar menegaskan bahwa strategi pemerintah jelas: rumah subsidi untuk mengatasi backlog, BSPS untuk perbaikan rumah tidak layak huni, serta KUR Perumahan sebagai inovasi pembiayaan baru. Ia menambahkan, “Pak Prabowo sampaikan dalam rapat kabinet minggu lalu, backlog Rp9,9 juta harus diatasi dengan rumah subsidi, program BSPS, serta KUR Perumahan sebesar Rp130 triliun. Di luar itu, juga ada APBN, PSU, perbaikan rumah umum, dan pembangunan rusun termasuk di IKN.”

Dengan langkah ini, pemerintah optimistis program perumahan rakyat dapat menjangkau lebih banyak keluarga, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.